Oleh: I Wayan Sugitha
Pejabat, politisi, atau pemimpin “Jadong” terus memamerkan arogansi dan kesewenang-wenangan, menyakiti atau melukai hati rakyat dan rasa keadilan, serta memicu kekecewaan dan kemarahan rakyat.
Mengutip Syed Hussein Alatas, intelektual besar dari Malaysia, pendiri Departemen Malay Studies, National University of Singapore, yang mengenalkan satu istilah sederhana tetapi tajam: “Jadong”—jahat, bodoh, sombong.
Istilah ini ia gunakan untuk menggambarkan pemimpin, pejabat, atau politisi yang menjadi petaka bagi bangsanya sendiri.
Dan di Indonesia hari ini, kita melihat Jadong itu nyata di depan mata. Para Jadong itu bukan sekadar individu, tetapi fenomena sosial-politik—sebuah masalah sistemik dalam kepemimpinan dan kehidupan berbangsa.
Kejahatan Pemimpin
Kejahatan tidak selalu tampak dalam bentuk darah yang berceceran atau tubuh bergelimpangan terbunuh. Kejahatan juga hidup dalam kebijakan yang menindas dan dalam peraturan yang mencekik.
Ketika pajak dinaikkan tanpa mempertimbangkan daya hidup rakyat, itu kejahatan. Ketika aparat negara melindungi penguasa besar dan menindas petani serta nelayan, itu juga kejahatan.
Jahat adalah ketika hukum dipakai sebagai alat untuk menindas atau membungkam rakyat, bukan untuk melindungi. Jahat adalah ketika rakyat dibiarkan kelaparan, sementara pejabat berpesta di meja makan mewah.
Kebodohan Pemimpin
Kejahatan sering kali ditemani kebodohan. Pemimpin bodoh bukan berarti ia tidak bersekolah atau tidak memiliki ijazah tinggi.
Bodoh adalah ketika ia tidak mampu memahami realitas rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin bodoh percaya bahwa pembangunan adalah deretan gedung tinggi, jalan tol panjang, dan jembatan megah.
Ia lupa dan buta bahwa pembangunan sejati terjadi ketika rakyat kecil bisa hidup layak. Petani tidak bangkrut karena harga pupuk, anak-anak tidak berhenti sekolah karena biaya, dan rakyat memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik.
Bodoh ketika ia berpikir bahwa rakyat tidak punya ingatan.
Ingat… rakyat selalu mencatat, bahkan dalam kemiskinan dan diam.
Pemimpin Sombong
Pemimpin sombong adalah puncaknya. Pemimpin sombong adalah mereka yang menutup telinga dari kritik. Mereka yang merasa diri paling tahu, paling benar, paling pintar, dan paling berhak menentukan nasib bangsa.
Sombong adalah ketika pemimpin datang di hadapan rakyat bukan untuk didengar, tetapi untuk dipuja. Sombong tatkala merasa dirinya abadi, tak tergantikan, dan merasa lebih besar daripada negara.
Kesombongan sering tampak dalam gestur kecil, dalam kalimat yang diucapkan dengan enteng: “Kalau tidak suka, pindah negara. Tinggalkan Indonesia.”
Cermin Wajah Kekuasaan Kita
Fenomena Jadong bukan kebetulan. Ia lahir dari budaya politik yang sudah puluhan tahun menormalisasi korupsi, feodalisme, dan kultus individu.
Kita terbiasa mengidolakan pemimpin layaknya dewa, bukan menempatkannya sebagai pelayan rakyat.
Maka lahirlah pemimpin-pemimpin Jadong. Mereka jahat dalam kebijakan, bodoh dalam pemahaman, dan sombong dalam sikap. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai panggung pribadi, bukan amanah. Mereka menjadikan rakyat sebagai penonton, bukan pemilik kedaulatan negara.
Contoh nyata ada di depan kita. Di kabupaten, di kota, hingga di tingkat pusat. Dari kepala desa hingga pemimpin, politisi, dan pejabat tertinggi.
Lihat kasus Pati. Bagaimana rakyat dipaksa membayar pajak tinggi dengan menantang pemilik kedaulatan.
Ia datang di tengah massa hanya untuk diejek, dilempari, dan dipaksa kabur. Itu bukan sekadar penolakan terhadap seorang individu. Itulah cermin bahwa rakyat sudah muak pada Jadong.
Solusi
Sejarah selalu menunjukkan bahwa Jadong tidak bisa abadi dan bertahan selamanya. Ingat… kekuasaan yang jahat, bodoh, dan sombong selalu tumbang jika rakyat bersatu melawan.
Suara rakyat adalah suara Tuhan.
Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada suara rakyat. Namun, perlawanan rakyat tidak lahir dari keajaiban. Ia lahir dari kesadaran, dari keberanian untuk berkata “tidak”.
Jadong hanya bisa tumbuh subur di antara rakyat yang diam, takut, dan mudah dipecah dengan teori Belanda saat menjajah Indonesia melalui cultuurstelsel-nya.
Sebaliknya, Jadong akan layu ketika rakyat sadar bahwa kekuasaan sejati dan pemilik kedaulatan adalah rakyat, bukan mereka yang duduk di kursi para pejabat.
Vox Populi Vox Dei, Salus Populi Suprema Lex.
Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan kekuasaan rakyat adalah hukum paling tinggi.
(Okky Madasari, “Jadong”, Jawa Pos, 23 Agustus 2025)
Selamat beraktivitas. Salam sehat, rahayu untuk para sahabat dan pembaca budiman.
