Oleh: I Wayan Sugitha
Bali diperkenalkan sebagai pulau wisata sejak tahun 1920 oleh Miguel Covarrubias, berdasarkan bukunya yang berjudul Pulau Bali.
Sejak saat itu, praktis kehadiran wisatawan ke Bali adalah untuk “membeli” aktivitas budaya. Seniman asing yang tertarik datang ke Bali, seperti Walter Spies, Rudolf Bonnet, dan lain-lain, kemudian lebih memperkenalkan Bali melalui aktivitas budaya, khususnya seni lukis.
Selanjutnya, di era kepemimpinan Prof. Ida Bagus Mantra, konsep pariwisata Bali diformulasikan secara legal menjadi pariwisata budaya.
Pada era itu tercatat kasus ketika berbagai elemen masyarakat Bali menolak program lokalisasi wanita tuna susila (WTS), meski ada kekhawatiran penyakit kelamin Vietnam Rose akan merajalela di Bali.
Alasannya karena hal tersebut bertentangan dengan konsep pariwisata budaya. Di era itu, faktanya memang pariwisata Bali dinikmati dengan baik oleh masyarakat Bali sendiri.
Kawasan Ubud berkembang berlandaskan pada kekuatan masyarakat setempat, dengan pionir pemuka Puri Ubud. Aktivitas art shop berkembang berdasarkan aktivitas sosial masyarakat di Celuk, Mas, Guwang, Peliatan, Pengosekan, Batuan, Pasar Kumbasari, Denpasar, dan lain-lain.
Saat ini, hampir 100 tahun pariwisata Bali telah berkembang. Ternyata, secara faktual telah terjadi proses transformasi sosiokultural yang mendasar.
Tampaknya yang terjadi bukan lagi aktivitas pariwisata budaya, namun yang berkembang adalah “pariwisata buaya”. Huruf “d” pada kata budaya sudah lenyap dan berkembang menjadi kata “duit”. Semua yang berkembang berdasarkan duit atau kapitalisme.
Elemen yang berkuasa adalah kapital. Hotel-hotel kecil milik orang Bali mati suri karena diterjang oleh networking capitalism, hotel berjejaring. Warung-warung yang dimiliki orang Bali luluh lantak diterjang warung berjejaring.
Toko kesenian yang dimiliki orang Bali hancur lebur oleh kehadiran jaringan pariwisata konglomerasi bisnis. Pasar seni rakyat ala Sukawati mati suri oleh jaringan toko oleh-oleh kapitalis.
Para seniman menjadi sangat ringkih karena diterjang impor barang-barang kesenian yang berlandaskan pada jaringan pabrikan.
Sementara itu, masyarakat Bali harus menerima kenyataan biaya sosial yang sangat tinggi dan mahal. Mereka menjadi tersisih.
Sementara sektor pariwisata berkembang pesat, sektor pertanian menurun drastis. Padahal, diakui semua orang bahwa sektor pertanian (subak) adalah roh pariwisata Bali.
Lahan sawah berkurang 1.000 hektare per tahun; petani menurun 10 persen per tahun; orang muda tidak suka bertani; Subak WBD hancur lebur; dan sumbangan sektor pertanian pada PDRB Bali terus menurun.
Jika Pemda Bali ingin menurunkan angka kemiskinan di Bali, maka yang disasar adalah sektor pertanian dan subak, bukan desa dengan program Gerbang Sadu.
Untuk itu, Pemda Bali harus mulai merancang sebuah seminar 100 tahun atau satu abad pariwisata Bali.
Kemudian, membangun kesadaran baru tentang pembangunan pariwisata untuk rakyat, sebagaimana pariwisata budaya 100 tahun silam, dan bukan pariwisata buaya.
(Wayan Windia, “Pariwisata Budaya Versus Pariwisata Buaya”, Bali Post, 25-1-2016)
Selamat beraktivitas para sahabat, para pembaca budiman. Salam sehat dan rahayu untuk semua.
