BEDA HATTA DAN POLITISI ABAD XXI

Oleh: Iwayan Sugitha

Selalu bisa menemukan hal-hal baru ketika membaca karya-karya Mohammad Hatta. Ia tampil di pentas politik Nusantara pra-pasca kemerdekaan bukan sekadar seorang politikus, melainkan juga negarawan sekaligus pemikir yang pintar/piawai merumuskan gagasannya dengan dingin, mendalam, dan visioner.

Langkah-langkah politiknya seakan-akan dibimbing imajinasi kuat dan rasionalitas kukuh yang menjadi oksigen kehidupannya.

Inilah yang menjadi latar utama mengapa Bung Hatta kukuh memegang prinsip, kukuh memperjuangkan keyakinannya, sekaligus berani mengambil pilihan hidup sederhana.

Tentu saja termasuk keputusannya menanggalkan jabatan prestisius wakil presiden (1957), ketika dipandangnya Soekarno telah jauh menyimpang dari khitah bernegara yang diyakininya, kekuasaan kian terkonsentrasi dalam genggaman satu orang, dan jabatan wakil presiden sekadar seremonial.

Jangan tanyakan tentang cinta Hatta terhadap Tanah Air. Justru dia sendiri yang mengusulkan untuk menggeser penamaan Hindia Belanda dengan Indonesia dalam sebuah rapat Indonesische Vereeniging di jantung pusat kolonial Belanda yang masih sangat berkuasa.

Bersekolah di negeri penjajah tidak membuatnya menjadi operator dan corong kepentingan nasional, tetapi justru menumbuhkan sikap kritis.

Senarai tulisannya dengan tajam menggugat Belanda, yang kemudian berujung pada penangkapan terhadap dirinya. Ia lalu dibawa ke penjara di Casiusstraat dan harus mempertanggungjawabkan sikapnya di meja pengadilan Belanda (1927).

Pulang ke Indonesia dalam pengawalan ketat polisi rahasia (1932). Dihidupkannya PNI Pendidikan Nasional Indonesia bersama kawannya, Sutan Sjahrir. Kemudian dia diasingkan ke Banda Neira (1936–1941).

Politik Akal Sehat

Politik bagi Hatta bukan sekadar bagaimana meraih kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu digarami dengan nyala jiwa, dengan sikap lurus, dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadikan kepentingan bersama sebagai titik pijaknya, dengan tujuan secepatnya mendistribusikan kemakmuran kepada masyarakat luas.

Napas seperti ini kemudian terbaca dalam UUD 1945, terutama tentang pasal-pasal hak berserikat dan kekayaan negara yang seharusnya dikuasai oleh negara.

Hatta juga yang menggeser sistem presidensial menjadi sistem demokrasi parlementer melalui Maklumat X, 16 Oktober 1945. Tumbuh suburnya partai dianggap sebagai alamat sehat berkembangnya demokrasi.

Namun, pada saat yang sama, seperti dicatat dalam Demokrasi Kita, Hatta dengan telak mengecam kaum politisi dan partai-partai yang hanya menjadikan lembaga partai sebagai tujuan dan negara dibajak, hanya dipakai memburu benda dan melanggengkan kekuasaan semata.

Hatta menghardik lembaga politik yang terus menggelar percekcokan yang tidak berujung, yang mengakibatkan ekonomi terlantar, daerah bergejolak, nilai mata uang merosot, dan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.

Walaupun Hatta berhenti dari jabatan wakil presiden dan demokrasi tidak jelas juntrungannya di tengah kekuasaan yang makin terkonsentrasi pada Bung Besar, Hatta tetap menyimpan harapan terhadap masa depan demokrasi karena, baginya, demokrasi adalah sistem terbaik, sistem yang dapat diandalkan untuk mendekatkan cita-cita dengan kenyataan.

Warisan Literasi

Satu hal yang menjadi pembeda pokok Hatta dari manusia-manusia pergerakan lainnya, apalagi dengan politikus abad XXI, adalah persahabatannya yang intim dengan buku.

Berpeti-peti buku yang dibawa dari Belanda, buku pula yang harus diikutkan berdus-dus ke tempat pengasingannya di Banda Neira.

Dalam sebuah seloroh disebutkan bahwa istri pertama Hatta itu adalah buku dan, setelah itu, Rachmi Rahim.

Pada hari bahagia perkawinan Sang Proklamator, hadiah yang diberikan kepada sang istri adalah buku filsafat yang ditulis di penjara Boven Digul (1934), Alam Pikiran Yunani.

Sejak belia, Hatta terbiasa membaca dan menulis, terus berlanjut sampai lanjut usia. Ada lebih kurang 151 judul buku tulisan Bung Hatta, 42 buku tentang Bung Hatta, dan 100-an artikel Bung Hatta di beberapa majalah Belanda.

Hatta sebagai salah satu penemu dan pelaku proklamasi, bukan hanya mewariskan kemerdekaan kepada kita. Ia telah meretas jejak politik yang sehat, bersahaja, dan penuh dedikasi, tetapi juga mewakafkan gagasan-gagasan besarnya untuk kita baca.

Mari merenung, kita camkan Hatta. Pemimpin berarti suri teladan dalam segala perbuatannya.

Selain sebagai politisi utilitarian, Hatta adalah negarawan sejati bagi NKRI.

(Asep Salahudin, “Hatta dan Kita”, Kompas, 5-2-2016)

Selamat beraktivitas, para sahabat, para pembaca budiman. Semoga dalam lindungan-Nya. Salam sehat dan Rahayu.

Scroll to Top