Oleh: Iwayan Sugitha
Beberapa hari lalu, publik dihebohkan oleh tingkah laku sebagian anggota dewan yang berjoget kegirangan setelah disahkan kenaikan tunjangan mereka.
Pemandangan itu menjadi ironi besar di tengah jeritan rakyat yang makin sulit memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Harga beras melambung, biaya pendidikan mencekik, sementara pengangguran terus bertambah.
Di sisi lain, wakil rakyat yang senyatanya menjadi cermin empati justru larut dalam euforia yang betul-betul menusuk rasa keadilan publik.
Joget kenaikan tunjangan orang-orang “terhormat” itu menjadi tontonan yang menggambarkan potret mentalitas sebagian anggota dewan yang gagal memahami penderitaan rakyat. Mereka seakan hidup di ruang hampa dan terasing dari realitas sosial yang sesungguhnya.
Rakyat yang sesungguhnya merupakan pemilik kedaulatan dipaksa mengencangkan ikat pinggang, sedangkan para wakilnya menari di atas penderitaan rakyat yang mereka wakili.
Tindakan itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga memperkuat adanya jurang psikologis yang kian menganga antara elite dan rakyat.
Wajah atau potret buruk semacam itu memperpanjang daftar kelakuan anggota dewan yang sering mencoreng citra lembaga legislatif.
Bertolak Belakang
Selama ini, publik sudah sering menyaksikan wakil rakyat tidur saat sidang, terlibat kasus korupsi, hingga berpelesiran ke luar negeri dengan kedok studi banding. Kini, ditambah lagi dengan “perayaan tunjangan”.
Dalam perspektif komunikasi politik, simbol joget itu menjadi pesan nonverbal bahwa kepentingan pribadi lebih utama atau dominan daripada tanggung jawab kolektif.
Di sinilah letak paradoks atau pertentangannya. Fungsi utama anggota dewan mestinya memperjuangkan kepentingan rakyat, menyerap aspirasi, serta mengawasi pemerintah agar kebijakan pro-rakyat benar-benar berjalan.
Namun, bagaimana mungkin mereka sebagai elite akan membela rakyat—pemberi suara—apabila saat rakyat melarat, mereka justru berjoget ria di atas panggung kemewahan?
Ingat, wahai elite, jabatan publik adalah “amanah”, bukan fasilitas untuk hura-hura dan bersenang-senang.
Dan, dari tiga wajah politik yang ada di Indonesia, yang ditonjolkan adalah “wajah sangar” karena politik dipakai sebagai alat untuk menindas rakyat. Tampak bengis, kejam, tirani, dan otoriter.
Serta, “wajah culas”, yaitu politik dijadikan alat seolah-olah untuk rakyat, tetapi sejatinya untuk memuaskan nafsu pribadi atau kelompok.
Di mana sama sekali jauh dari wajah politik “jubah terindah” – tersenyum – politik dijadikan alat untuk mengabdi kepada rakyat. Tampak demokratis, dialogis, dan aspiratif.
Jika anggota dewan ingin mengembalikan marwahnya, langkah awal yang harus diambil adalah mengubah perilaku simbolis di depan publik.
Tampil dengan jubah terindah – tersenyum – sebagai politisi utilitarian. Dan hindari sikap asketis moralis. Pemimpin yang baik dan adil adalah pemimpin yang lebih baik menderita ketidakadilan daripada berbuat ketidakadilan.
Nasib bangsa dan rakyat yang dipimpin harus menjadi prioritas utama, bukan kepentingan pribadi dan golongan yang dikedepankan. Jadikan politik sebagai alat pengabdian kepada rakyat. Tanpa itu semua, joget anggota dewan hanya akan memperparah catatan hitam dalam sejarah parlemen Indonesia.
(M. Subhan SD, “Tiga Wajah Politik”, Ahmad Faton, “Joget di Saat Rakyat Menjerit”, Jawa Pos, 25-8-2025)
Selamat beraktivitas. Salam sehat, Rahayu untuk Anda dan kita semua.
